Untuk
mendapatkan izin pertambangan di Aceh saya dengar sangat mudah, kondisi ini
dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan,
Jika
pertambangan ini tidak terkoordinir dengan baik maka di masa yang akan datang
Pemerintah juga harus menganggarkan dana yang sangat besar untuk mengembalikan
kondisi lingkungan terutama di kawasan eksploitasi.
“Menjadikan
sektor tambang sebagai basis pembangunan merupakan hal yang keliru dalam
menyejahterakan rakyat, sudah banyak terjadi konflik sosial, hutan dan
lahan perkebunan rusak akibat pertambangan, dan tidak ada suatu daerah
yang terdapat banyak tambang rakyatnya bisa hidup sejahtera.
Kondisi
lingkungan di aceh sangat memprihatinkan dengan begitu banyak pembukaan tambang
baru yang menjadi andalan penggerapan ekonomi oleh pemerintah namun rakyat
masih hidup jauh diatas kemiskinan sedangkan yang merasa ke untungan hanyalah
pemerintah dan pemilik modal.
Hari ini
lagi-lagi aksi menolak kehadiran tambang dilakukan oleh masyarakat dan
mahasiswa, diseputaran Lambaro, Aceh Besar puluhan Masyarakat dan Mahasiswa
bergabung melakukan aksi menolak dan meminta bupati untuk mencabut izin tambang
yang berada di Aceh Besar, tentunya ini bukan aksi pertama dan saya yakin ini
juga bukan aksi yang terakhir dilakukan, karena Mahasiswa dan Masyarakat tetap
akan melakukan aksi sampai kapanpun apabila pertambangan juga tetap dibuka di
Aceh.
Beberapa hari
lalu aksi meminta pencabutan izin pertambangan juga dilakukan di Bima yaitu
Nusa Tenggara Barat, ratusan mahasiswa dan masyarakat bergabung melakukan aksi
menolak kehadiran tambang di daerah mereka dan ini sama halnya seperti di Aceh,
namun bedanya Aceh dengan Bima adalah disana terjadi penembakan para aksi
sehingga menewas 5 orang dan melukai puluhan lainnya sehingga aksi tersebut
menjadi isu nasional, ini tentu bukan hanya kejadian pertama dan yang terakhir
nantinya.
Hampir
diseluruh kabupaten di indonesia pernah melakukan aksi menolak kehadiran
tambang, namun pemerintah tidak menggurbris hal ini dan hingga saat ini tetap
menjadikan tambang sebagai peningkatan anggaran daerah, namun apakah pemerintah
akan lagi lagi mengorbankan masyarakat hanya untuk peningkatan anggaran daerah
melalui pembukaan perizinan tambang, padahal masih banyak hal lain yang bisa
dilakukan untuk meningkatkan anggaran daerah dan bisa mengurangi angka
pengangguran tanpa tambang.
SALAM
LESTARI
Mari kita
menolak tambang sebagai basis pembangunan karena sudah jelas merugikan rakyat
dan tidak berdampak pada perbaikan ekonomi yang berarti.dan merusak kelestarian
alam
